PALU - Untuk tahun
2013 tidak ada lagi toleransi membongkar program, oleh karena itu, apa yang
telah disepakati dapat dijadikan acuan untuk 2014 kedepan. “Sehingga tidak ada
lagi program lompat tahun, program kita kan jelas, ada dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” demikian di tegaskan wakil walikota Mulhanan
Tombolotutu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Palu, di
salah satu hotel di Palu, Rabu (27/3).
Dia menambahkan, mekanisme
pengelolaan anggaran yang selama ini bermasalah adalah pengawasan internal
Pemkot yang belum tuntas. Melalui musrembang diharapkan mendapatkan mekanisme
perencanaan yang jelas untuk memperbaiki apa yang terbengkalai pada tahun
sebelumnya.
Mulhanan meminta agar semua
rencana program dan kegiatan harus disertai data dan pertimbangan yang kuat,
baik itu perencanaan yang dilakukan dengan sistem top down yaitu perencanaan
yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal dalam
mengatur jalannya program yang berawal dari perencaan hingga proses evaluasi.
Ataupun dengan menggunakan
sistem bottom up, dimana perencanaan yang dilakukan masyarakat lebih berperan
dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan mengevaluasi program yang telah
dilaksanakan sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam suatu
jalannya program serta pengelolaan pembangunan yang diterapkan merupakan
kombinasi antara kedua prinsip tersebut, sebagai komitmen politik pemerintah
kota palu dengan masyarakat.
Mulhanan menambahkan para pimpinan
SKPD harus mampu mengidentifikasi, merumuskan dan menyepakati prioritas program
kegiatan daerah untuk tahun 2014 mendatang serta kebutuhan akan kebijakan dari
pemerintah kota, provinsi dan pusat dengan mengemukakan ide-ide yang kreatif
dan proporsional.
Musrenbang tersebut dibuka
langsung wakil walikota Palu dan dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan
daerah, para pimpinan SKPD, camat dan lurah se-Kota Palu. ABS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar